Pengembangan Sistem Inovasi: Isu 1 (lanjutan 2)

Melanjutkan obrolan isu 1 sebelumnya . . .

Langkah penting lain yang perlu dilakukan adalah membangun komunitas praktik (community of practices) sistem inovasi, menghimpun dan menyebarluaskan praktik baik, meningkatkan kajian dan pembelajaran kebijakan inovasi. Jejaring antarpihak yang tidak saja memiliki "minat" namun juga sebagai "pelaku" (langsung ataupun tidak langsung) sangat penting; Ini dapat berupa jejaring antarorang, antarlembaga/organisasi, antardaerah, maupun kombinasinya. Pertukaran pengetahuan dan pengalaman yang baik tentu akan membantu proses pembelajaran. Banyak contoh yang telah dilakukan di negara lain. Di antara yang mungkin dapat kita adopsi adalah apa yang dilakukan oleh Uni Eropa. Silahkan dipelajari. Saya yakin banyak pelajaran positif yang dapat kita petik dari sana.

Upaya ketiga adalah mempercepat pengarustamaan sistem inovasi dalam kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Maksudnya, pemuatan pendekatan sistem inovasi dan perbaikan kebijakan inovasi mestinya menjadi bagian integral dari konsep/rencana atau agenda strategis pembangunan, baik pada tataran nasional maupun daerah. Jika tidak, ya hanya sekedar "kosmetik" pembangunan saja, dan akan kehilangan ”ruh” reformasi yang menuju peningkatan daya saing dan penguatan kohesi sosial.

Kita belajar, banyak konsep yang berhasil di negara lain tetapi tak begitu menggembirakan ketika diimplementasikan di Indonesia. Sebagian (mungkin sebagian besar) saya kira terjadi lebih karena ”kurang seriusnya dan istiqomah (konsistennya)” kita mengimplementasikannya. Perlu contoh? Tengok misalnya tentang modal ventura (venture capital), inkubator, klaster industri, insentif pajak untuk litbang, dan masih banyak lagi . . . .

Nah, dalam langkah ketiga yang saya usulkan ini, perlu dilakukan melalui upaya antara lain seperti:

• Mendorong agar pengembangan sistem inovasi menjadi konsensus politik berkelanjutan dan sebagai salah satu prioritas pembangunan. Pengembangan/penguatan sistem inovasi merupakan proses panjang, yang keberhasilannya sangat ditentukan oleh kehendak politik (political will), konsensus politik, dan komitmen politik dalam waktu yang panjang sehingga menjadi suatu politik negara dan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional dan daerah, bukan sekedar agenda pelengkap dalam pembangunan. Bayangkan kalau setiap perubahan pemerintahan yang mungkin diwarnai oleh perubahan kekuatan politik, kita harus selalu kembali dan memulai dari “titik nol”, berdebat ulang perlu-tidaknya kita memperkuat sistem inovasi di Indonesia . . . .
• Menyelaraskan kebijakan iptek dan kebijakan pembangunan lainnya, khususnya pembangunan ekonomi, sosial budaya dan hukum. Mengapa demikian? Karena kebijakan inovasi yang esensinya membutuhkan koherensi kebijakan sektoral, kebijakan nasional-daerah, dan penadbiran (governance) sistem inovasi yang sesuai, tidak akan dapat efektif jika kebijakan iptek dan kebijakan pembangunan lainnya masih bersifat parsial, terfragmentasi, tidak konsisten dan bahkan bertentangan satu dengan lainnya. Penyelarasan kebijakan perlu dilakukan pada berbagai tataran dan cara, baik melalui upaya yang lebih bersifat top-down bottom-up, maupun proses partisipatif yang demokratis, transparan, akuntabel, dan adil.
  

Keempat, membangun basis data dan indikator sistem inovasi. Penataan mendasar yang perlu dilakukan termasuk penataan/pengembangan basisdata di tingkat nasional dan daerah berkaitan dengan sistem inovasi. “Kelemahan data” merupakan kelemahan umum bagi perencanaan dan kebijakan di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun daerah. Maaf, kondisi kelemahan data di berbagai bidang seperti ini sering bikin saya gregetan [mungkin sebagian peneliti] . . .

Kelima, mengupayakan konsensus untuk melakukan reformasi kebijakan inovasi yang berfokus pada isu prioritas. Mengapa? Setiap negara (atau daerah) dan tingkatan perkembangan (stages of development) dihadapkan pada tantangan sistem inovasi yang berbeda. Dalam pengembangan/penguatan sistem inovasi, tidak berlaku pendekatan one size fits all. Upaya pengembangan/penguatan sistem inovasi memang dapat memanfaatkan “pelajaran” dari pihak lain (daerah/negara lain), termasuk memanfaatkan praktik-praktik baik/terbaik (good/best practices). Para pihak pun sebenarnya tidak perlu “terjebak” dalam reinventing the wheel. Akan tetapi segi-segi positif universal yang diperoleh (dari keberhasilan/kegagalan) tetap memerlukan “penyesuaian” kontekstual sesuai dengan karakteristik dan perkembangan masing-masing “kasus” negara/daerah. Karena itu, langkah reformasi kebijakan inovasi perlu berfokus pada isu-isu prioritas sesuai kondisi/konteksnya dan diletakkan dalam perspektif jangka panjang.

Wallahu alam bissawab . . .

Ini esensi utama usulan saya berkaitan dengan isu strategis 1 dalam pengembangan/penguatan sistem inovasi di Indonesia.
Insya Allah saya lanjutkan di lain kesempatan . . .

Baca Selanjutnya...

Pengembangan Sistem Inovasi: Isu 1 (lanjutan)

Ini merupakan lanjutan dari obrolan sebelumnya . . .

Belajar dari beberapa konsep dan pengalaman empiris di banyak negara, kita dapat menarik kesimpulan antara lain bahwa sistem inovasi (pada tataran nasional maupun daerah) pada dasarnya tidak berkembang dengan sendirinya dan terjadi serta-merta. Ya di sinilah muncul masalah/tantangan yang oleh kalangan akademisi biasanya disebut sebagai ”isu kebijakan” (elaborasi lebih detail tentang ini dan bentuknya bisa dilihat dalam banyak literatur, juga dapat dilihat dalam beberapa tulisan saya yang terkait). Karena itu, intervensi (kebijakan publik) diperlukan untuk mendorong perkembangan/perkuatan sistem inovasi. Konsep/pendekatan sistem inovasi ini memberikan pijakan bahwa kita menyadari dan perlu melihat bahwa yang terjadi umumnya adalah "kegagalan sistemik" (systemic failures). Intervensi atau kebijakan untuk mendorong pengembangan/penguatan sistem inovasi (yang biasanya disebut dengan kebijakan inovasi).

Saya sering menegaskan bahwa kebijakan inovasi hakikatnya bersifat horisontal, vertikal, temporal, dan sangat erat dengan proses pembelajaran (learning process) untuk mendorong pengembangan kapasitas inovatif. Horisontal, karena ini menyangkut multibidang/departemen/kementerian/lembaga/organisasi . . . Vertikal, karena kebijakan inovasi bukan hanya ranah dan tanggung jawab ”Pemerintah Pusat” saja tetapi juga ranah dan tanggung jawab ”Pemerintah Daerah” . . . . Temporal, karena akan menyangkut agenda dan keberlanjutan antarwaktu, antargenerasi . . . Merupakan proses pembelajaran, karena perbaikan hanya dapat dilakukan jika penentu kebijakan dan para pemangku kepentingan (stakeholders) dapat memetik pelajaran berharga dari pengalaman dan senantiasa memperbaiki diri masing-masing dan secara bersama . . . Kalau tidak, ”ya kita belajar bahwa kita memang tak pernah belajar" [maaf], kebijakan tak pernah semakin baik, kesalahan/kegagalan terjadi berulang, dan sistem inovasi ya seakan jalan di tempat saja . . . .

Oleh karena itu, kebijakan inovasi berkaitan erat dengan perubahan, fleksibilitas, dinamisme dan masa depan. Ranah (domain) kebijakan inovasi pada dasarnya tidak saja mencakup atau berkaitan dengan kebijakan iptek saja (termasuk berkaitan dengan aktivitas litbang), tetapi juga kebijakan industri, kebijakan daerah dan kebijakan pendidikan, serta beberapa kebijakan relevan lainnya. Ini memang yang sering tidak mudah diterima dan/atau membuat repot suatu rejim pemerintahan yang kebijakannya sangat sektoral dan terfragmentasi serta ”terbiasa” hanya berpikir untuk saat kini, "puas" dengan merancang agenda jangka pendek saja dan mengharapkan bisa memperoleh dampak seketika.

Kebijakan inovasi perlu mempertimbangkan beragam isu yang mempengaruhi tekanan untuk perubahan (misalnya kebijakan persaingan), isu yang mempengaruhi kemampuan berinovasi dan menyerap perubahan (misalnya peningkatan kualitas SDM), dan mempertimbangkan kelompok-kelompok masyarakat yang mungkin “dirugikan” akibat kemajuan/perubahan yang terjadi. Karena itu, kuranglah tepat kerangka agenda yang seolah membenturkan upaya investasi untuk peningkatan daya saing dan kohesi sosial, serta pengembangan sistem inovasi dengan isu-isu atau pertimbangan lainnya yang lebih bersifat jangka pendek (yang umumnya dinilai lebih mendesak) sebagai situasi yang mutually exclusive dalam suatu kerangka upaya pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan yang semakin tinggi dan semakin adil secara berkelanjutan.

Jadi tak perlu heran misalnya kalau keinginan untuk memberikan insentif pajak bagi pengembangan perusahaan pemula yang inovatif itu dianggap tidak favourable atau tidak pernah populer, karena ”jelas” merugikan pendapatan negara dari pajak. Lha wong perusahaan demikian kan sangat berisiko, belum tentu berhasil dan memberikan dampak sosial ekonomi di masa depan. Program/kegiatan penelitian, pengembangan dan rekayasa (litbangyasa) yang bersifat strategis dan jangka panjang tak akan pernah mendapat ”dukungan serius” (atau setidaknya ”simpatik”) kalau diletakkan dalam portfolio pendanaan yang sama dengan kegiatan pemberian BLT [maaf, ini sekedar contoh]. Walaupun secara politis yang pertama sangat boleh jadi penting bagi esensi mempertahankan kemerdekaan teknologi (dan kedaulatan NKRI), namun secara politis juga biasanya tidak populer. Sikap ”mendikotomikan” seperti ini sering menjebak kita dalam situasi yang seolah tidak pro rakyat kalau suatu program/kegiatan tidak memberikan dampak yang langsung kepada rakyat. Kata orang sono, pilihan dukungan pada kegiatan litbangyasa demikian akan berisiko menjadi politically incorrect lho.

Tokoh politik atau partai politik mana yang dalam situasi sekarang (dan menghadapi Pemilu 2009) berani berargumen bahwa insentif pajak untuk mendorong perusahaan inovatif (khususnya perusahaan pemula) itu sangat penting dalam modernisasi bisnis dan ekonomi nasional masa depan? Risikonya, penerimaan pajak kita (dalam jangka pendek) mungkin menurun lho? Siapa sih yang berani memperjuangkan pembenahan dalam sistem pembiayaan berisiko (risk financing/capital) karena itu akan sangat mempengaruhi perkembangan inovasi di Indonesia? Kan lebih "aman" utak-atik skema perbankan saja, yang jelas dipahami dan diperlukan banyak orang . . . he . . . he . . . Wah, kayak ngelantur ya.

Kembali ke isu yang saya angkat di awal pembicaraan, lantas apa yang sebaiknya dilakukan?

Menurut saya, idealisasinya begini. Langkah reformasi kebijakan inovasi yang diperlukan oleh Indonesia sebenarnya adalah pada upaya meletakkan/mengembangkan dinamisme dan fleksibilitas yang mendorong perkembangan sistem inovasi yang semakin mampu beradaptasi dengan perkembangan yang dihadapi dalam menciptakan, memanfaatkan dan mendifusikan pengetahuan (dalam arti luas) yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi, dengan mempertimbangkan kondisi seperti yang disampaikan sebelumnya dan untuk mengembangkan/memperkuat sistem inovasi secara bertahap, adaptif dan antisipatif dalam rangka mewujudkan sistem inovasi nasional yang tangguh di masa depan, isu 1 ini jangan sampai diabaikan.

Mbulet ya ngomongnya. Ya mungkin, tapi ini karena ketidakpandaian saya mengungkapkan dengan sederhana, mohon maaf. Silahkan diperbaiki pengartikulasiannya . . .

Nah kembali kepada isu 1 yang pernah saya singgung, maka menurut saya kita memang perlu ”memperbaiki kondisi dasar sebagai prasyarat bagi peningkatan upaya pengembangan/penguatan sistem inovasi.”

Kongkritnya? Pertama, melakukan peningkatan kapasitas pembuat kebijakan dan para pemangku kepentingan tentang sistem inovasi. Banyak cara dan media untuk melakukan hal ini. Saya kira keterlibatan kalangan media massa sangat penting [mudah-mudahan ada jurnalis iptek yang membaca blog ini dan berprakarsa menggalang partisipasi langkah ini]. Fora (forum-forum seperti diklat, TOT, seminar, workshop dan sebagainya) perlu dilakukan, tetapi sebaiknya terorganisasi dengan baik. Mungkin diklatpim di kalangan pegawai negeri (dan juga LEMHANAS?] sudah saatnya memuat topik-topik relevan dalam hal ini. Bahkan menurut saya, awareness campaign di kalangan partai politik sudah saatnya dilakukan. Bukankah para tokoh politik itulah [setidaknya mulai 2009] yang akan mewarnai perubahan kebijakan inovasi Indonesia di masa depan?

Bersambung . . .

Baca Selanjutnya...

Selamat Iedul Fitri 1429H

Semoga Ramadhan yang suci dan Hari yang fitri dapat menjadi lentera yang menerangi dan meluaskan pintu maaf Ibu dan Bapak bagi saya dan keluarga
atas hati yang berprasangka,
atas sikap yang menyakitkan,
atas lisan yang tak terjaga,
atas tindakan yang merugikan,
atas tulisan yang semena-mena,
atas janji yang terabaikan,
atas kesombongan yang menyebalkan . . .

Selamat Iedul Fitri 1429H
Semoga Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa kita, serta menerima amal-ibadah kita.
Taqabbalallaahu minna wa minkum, shiyaamana wa shiyaamakum.

Baca Selanjutnya...